Puluhan potongan kayu disimpan dijalan guna
memblokir jalan menuju ke pemukiman mereka di kawasan Waduk Pluit,
Jakarta Utara, Selasa (23/4). Pemblokiran jalan ini bentuk penolakan
warga setempat mengenai penggusuran pemukiman mereka yang berada di
sekitar Waduk Pluit. Penggusuran di tanah negara ini dilakukan dalam
rangka normalisasi waduk Pluit untuk mencegah banjir di Jakarta.
... enggak mau kasih uang ganti rugi ke penyewa... "
"Saya enggak mau kasih uang ganti rugi ke penyewa," kata Jokowi, di Jakarta, Rabu.
Tanah
di mana bangunan-bangunan pemukiman tanpa ijin warga itu adalah milik
negara. Pasalnya, dari dulu pihak "pengembang" kecil-kecilan dibiarkan
membangun dan malah memungut uang kontrak kepada orang yang memerlukan
tempat bernaung.
Hal ini jamak terjadi di
Jakarta; dari cuma satu bedeng kayu, lama-lama menjadi "perkampungan"
warga yang menetap. Jika kemudian pemerintah Provinsi DKI memerlukan
lokasi itu untuk satu hal atau menertibkan, mereka demonstrasi dan minta
ganti rugi atas lahan yang bukan milik mereka.
"70
persen di sana itu sewa. Masa bikin bangunan di tanah negara," kata
Jokowi.
Sementara itu, perkembangan soal ketidakinginan warga Pluit untuk
direlokasi ke Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) Marunda, menurut
Jokowi akan segera diatasi.
Dia sudah sering bertemu dan berkomunikasi dengan warga untuk mengetahui keinginan warga.
"Saya ketemu mereka bukan sekali dua kali," kata Jokowi.
Dia menyebutkan, warga meminta dicarikan lahan untuk ditinggali.
"Kalau begitu 'khan kami juga sulit," katanya.
Untuk mengakomodasi hal tersebut, Jokowi menyebutkan sudah membeli lahan di sekitar Muara Baru untuk dibangunkan rusun.
"Ini kan juga kejar-kejaran pengerjaannya. Tapi kami sudah beli lahan untuk rusun," katanya. antara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar